Kulon Progo, 23 Juni 2026 – Pengembangan peternakan sapi dan domba di Kalurahan Hargowilis, Kabupaten Kulon Progo, tidak hanya membutuhkan peningkatan produksi, tetapi juga pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMKKPS) DIY menghadirkan dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem (DTPB) Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM), Dr. Joko Nugroho Wahyu Kariyadi, S.T.P., M.Eng., Ph.D., sebagai narasumber dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Hargowilis yang berlangsung di Aula Kalurahan Hargowilis, Selasa (23/6).
Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri atas Lurah Hargowilis, Tim Pelaksana Kegiatan BKK Kalurahan Hargowilis, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Hargowilis, penerima manfaat BKK Karangkopek, serta perwakilan Dinas PMKKPS DIY. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh ruang belajar dan berdiskusi mengenai pengelolaan usaha peternakan serta pemanfaatan limbah organik yang bernilai ekonomi.
Program ini merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat berbasis Karangkopek, yaitu kalurahan yang tidak memiliki tanah kas desa (pelungguh dan/atau pengarem-arem) untuk membiayai operasional pemerintahan maupun penghasilan pamong desa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mendorong pengembangan usaha produktif dan peningkatan kapasitas masyarakat agar kalurahan dapat tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pada tahun 2026, Kalurahan Hargowilis mengembangkan usaha peternakan sapi dengan sistem breeding (pembibitan) dan fattening (penggemukan). Program ini melanjutkan kegiatan budidaya domba berbasis pembibitan yang telah berjalan sejak tahun 2025.
Sebanyak delapan ekor sapi peranakan Limousine dan Simmental direncanakan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan. Selain itu, masyarakat juga memelihara 15 ekor domba persilangan Texel-Merino dan seekor kambing jantan untuk menunjang kegiatan pengembangbiakan ternak.
Melihat potensi tersebut, Dr. Joko Nugroho Wahyu Kariyadi menyampaikan materi mengenai pengomposan limbah organik sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan nilai tambah usaha peternakan sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Materi yang disampaikan meliputi berbagai metode pengolahan limbah organik, komponen biaya yang perlu diperhatikan dalam proses produksi kompos, faktor-faktor yang memengaruhi Break Even Point (BEP), serta penyusunan analisis bisnis sederhana yang dapat diterapkan di tingkat kalurahan.
Dalam pemaparannya, Dr. Joko menjelaskan bahwa limbah peternakan tidak seharusnya dipandang sebagai hasil samping yang tidak bernilai. Sebaliknya, limbah dapat menjadi sumber daya yang mendukung keberlanjutan usaha apabila dikelola secara tepat.
Dr. Joko juga menekankan pentingnya memahami aspek ekonomi dalam pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan menghitung biaya produksi, potensi keuntungan, dan titik impas usaha menjadi faktor penting agar kegiatan pengolahan limbah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menyelaraskan pemahaman masyarakat terhadap berbagai program pemberdayaan yang didanai melalui BKK Karangkopek. Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi kalurahan.
Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai teknologi pengolahan limbah organik dan peluang pengembangannya menjadi usaha yang bernilai tambah. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan peternakan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah Kalurahan Hargowilis berharap penguatan kapasitas masyarakat melalui program Karangkopek dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha di tingkat desa. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sekaligus memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
