Pemerintah Indonesia melihat pentingnya untuk tetap menjaga keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan lingkungan hidup melalui ekonomi hijau. Beberapa negara juga sudah mulai melangkah ke arah pembangunan berkelanjutan yang mengusung keseimbangan pilar-pilar keberlanjutan (sustainability pillars) yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam hal tersebut, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen nyata pembangunan berkelanjutan melalui inisiasi kebijakan pembangunan rendah karbon atau dikenal dengan Low Carbon Development Indonesia (LCDI). LCDI bertujuan untuk mendukung iklim investasi hijau, memperkuat integrasi lintas sector dalam pengambilan keputusan serta menjadikan Indonesia sebagai leader dalam pembangunan rendah karbon. Kementerian PPN/Bappenas selaku sistem integrator dan think tank organization menyusun LCDI melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS). Melalui pendekatan ini, potensi trade off yang terjadi selama implementasi LCDI dapat diidentifikasikan dan ditanggulangi agar target pembangunan setiap sektor tetap tercapai. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pembangunan rendah karbon yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memiliki elemen-elemen penting yang meliputi 1) Penelitian dan analisis berkualitas tinggi untuk menghasilkan kebijakan berbasis ilmiah yang akurat dan efektif; 2) Keterlibatan dan pembangunan konstituen yang melibatkan mitra lokal, nasional dan internasional; dan 3) Komunikasi nasional dan internasional yang melibatkan para tokoh nasional dan internasional untuk selanjutnya membuka jalan bagi investasi pendukung pembangunan rendah karbon. Elemen-elemen tersebut dilaksanakan Pemerintah Indonesia melalui kerjasama antara Kementerian PPN/Bappenas dan mitra pembangunan.
